Pembangunan di Papua telah menunjukkan hasil yang positif, dengan adanya peningkatan akses jalan dan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, meski pembangunan berjalan dengan baik, masih ada kelompok tertentu yang tidak puas dan terus memprovokasi melalui aksi teror. Situasi ini menuntut fokus aparat keamanan untuk menjalankan tugas mereka dalam memberikan perlindungan dan menjaga stabilitas.
Arahan dari pemerintah pusat sangat jelas, dengan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keterlibatan aparat keamanan dalam mengawal pembangunan di Papua. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Kepala Negara menginginkan adanya integrasi yang baik antara program-program pusat dan daerah, sehingga kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dapat berjalan lancar.
Salah satu bukti konkret dari perhatian pemerintah terhadap Papua adalah pemekaran wilayah dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua. Aparat keamanan berperan penting dalam memastikan keamanan selama proses ini berlangsung.
Selain pemerintah dan aparat keamanan, tokoh-tokoh adat di Papua juga memainkan peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dukungan mereka terhadap aparat keamanan dalam upaya memberantas OPM sangat diapresiasi.
Tokoh adat seperti Markus Haluk di wilayah pegunungan Papua aktif menggalang dukungan dari berbagai suku untuk bersama-sama memberantas OPM. Langkah-langkah yang mereka ambil, seperti sosialisasi anti-radikalisme dan pembentukan posko keamanan, sangat membantu mengurangi aktivitas OPM.