Oleh : Joshua Benjamin Lee )*
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah semakin dekat dan berbagai dinamika politik terus bergulir. Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas semua pihak, termasuk unsur Organisasi Masyarakat (Ormas) agar pelaksanaan Pesta Demokrasi tersebut dapat berjalan lancar.
Pelaksanaan Pilkada Damai menjadi dambaan bagia semua orang. Sebagai gelaran rakyat, tanggung jawab mengawal proses ini tidaklah hanya milik penyelenggara, tetapi juga menjadi urusan bersama setiap elemen masyarakat, tak terkecuali organisasi masyarakat (Ormas).
Wali Kota Bontang, Basri Rase, dalam sebuah pertemuan di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang, dengan tegas menegaskan bahwa Pilkada adalah pesta rakyat yang harus disambut dengan sukacita. Meskipun berbeda pilihan, solidaritas dan persaudaraan di antara warga merupakan kunci dalam menegakkan demokrasi yang sehat. Dalam konteks ini, peran organisasi masyarakat (Ormas) menjadi semakin penting dalam memastikan kelancaran dan kedamaian Pilkada.
Basri Rase, dengan penuh keyakinan, menyampaikan harapannya bahwa Ormas dapat turut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih mereka.
Menurutnya, partisipasi yang tinggi dari masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan proses demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan aspirasi untuk memperbaiki pembangunan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pemerintahan di wilayah tersebut.
Pengamatan yang dilakukan oleh Basri Rase menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam partisipasi masyarakat antara Pemilu atau Pileg dengan Pilkada. Dia mencatat bahwa partisipasi masyarakat pada Pileg mencapai hingga 80 persen, sedangkan pada Pilkada hanya sekitar 60 persen.
Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pilkada sebagai proses demokrasi yang menghasilkan pemimpin di tingkat lokal.
Tidak hanya itu, Basri Rase juga menyampaikan apresiasinya terhadap tingkat toleransi dan harmoni yang tinggi di kota Bontang, terutama dalam konteks pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, hal ini mencerminkan citra daerah yang berlandaskan Pancasila.
