Gabriel Bina-Abdul Madjid Nampira Daftar Bakal Calon Bupati Alor di PSI, Jae: Pak Gab dan AMN Kader Terbaik

Kalabahi, wartaalor.com – H. Abdul Madjid Nampira dan Gabriel Beri Bina mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Alor Periode 2024-2029 di Partai Solidaritas Indonesia, Kamis, (30/5/2024). Gabriel Beri Bina daftar pukul 11.00 pagi kemudian disusul Abdul Madjid Nampira yang daftar pukul 15.00 sore.

Pendaftaran dua figur secara perseorangan ini hanya diwakili, dimana Bakal Calon Bupati Gabriel Beri Bina diwakili oleh pengurus DPC Partai Gerindra Alor yakni Taufik Syahbudin, Yermias Karbeka dan Oleng Djasing. Sementara Abdul Madjid Nampira diwakili oleh Sekretaris DPC PPP, Taufik Ambao dan jajaran pengurus partai. Berkas pendaftaran diterima langsung Ketua DPD PSI Kabupaten Alor, Mohammad Supriadi Jae.

Pada kesempatan itu, Jae menyampaikan terima kasih kepada Gabriel Beri Bina dan Abdul Madjid Nampira atau yang lebih kental dengan sapaan AMN karena sudah mendaftar di PSI. Jae mengatakan, berkas pendaftaran nantinya dikirim ke DPP melalui DPW untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme internal partai baru diterbitkan rekomendasi.

Kader Partai Gerindra Alor, Yermias Karbeka menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon Bupati Gabriel Beri Bina dan diterima Ketua DPD PSI Alor Mohammad Supriadi Jae

Menurut Jae, Gabriel dan AMN merupakan dua figur terbaik Alor dan punya rekam jejak terukur. Dimana Gabriel adalah politisi Gerindra yang sudah menjabat anggota DPRD Provinsi NTT 3 periode. Sementara AMN adalah pengusaha sukses yang pernah memimpin sejumlah perusahaan ternama. Saat ini AMN menjabat Ketua DPC PPP Alor.

“Hari ini bapak Gab dan bapak AMN mendaftar di PSI sebagai bakal calon bupati Alor. Mereka dua juga kader-kader terbaik, sudah punya pengalaman yang tentunya kalau dipercayakan rakyat menjadi bupati nanti, saya yakin mereka bisa membawa Alor untuk kedepan yang lebih baik,” ungkap Jae.

Jae juga mengatakan, partainya menerima pendaftaran bakal calon kepala daerah tanpa mahar atau tidak pungut biaya pendaftaran. Sebab hal tersebut menurut Jae, berdasarkan instruksi langsung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Menurut Jae, memungut biaya pendaftaran yang terlalu tinggi juga bisa berakibat pelayanan publik yang kurang maksimal bila kandidat yang diusung terpilih menjadi bupati dan wakil bupati nanti.

“Orang belum jadi bupati kita sudah meminta minta, bagaimana mereka mau membangun daerah ini kalau terpilih nanti,” ungkap Jae. ***(joka)