Mengantisipasi potensi eskalasi, Ade Ary juga mengingatkan para peserta aksi untuk menghormati hak-hak masyarakat lainnya. Mengacu pada undang-undang yang mengatur hak menyampaikan pendapat di muka umum, diharapkan para demonstran dapat mematuhi aturan demi terciptanya suasana yang kondusif. Ini mencerminkan upaya Polri untuk menjaga keseimbangan antara hak berdemonstrasi dan ketertiban umum.
Pendekatan persuasif juga menjadi kunci dalam strategi pengamanan. Ade Ary menekankan pentingnya sikap humanis, negosiasi, dan tindakan sesuai prosedur bagi seluruh personel yang terlibat. Ini adalah cerminan dari komitmen Polri untuk tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan pendekatan yang damai dalam menangani situasi krusial ini.
Ajakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban juga disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat. Dalam situasi yang rentan terhadap berita hoaks dan provokasi, masyarakat diajak untuk tetap bersatu dan menjaga kerukunan. Ini adalah panggilan untuk menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan yang dapat timbul dari informasi yang tidak akurat.
Komitmen Polri tidak hanya terbatas pada pengamanan saat sidang MK, tetapi juga mencakup keseluruhan proses Pemilu 2024. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri akan mengawal proses demokrasi hingga tuntas.
Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024, yang berlangsung dari Oktober 2023 hingga Oktober 2024, Polri telah menyiapkan langkah-langkah preventif dan preemtif untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman dan tertib.
Operasi ini melibatkan berbagai satuan tugas yang memiliki peran spesifik, mulai dari preemtif, preventif, hingga kehumasan. Setiap satuan tugas sudah memiliki panduan tugas yang jelas untuk memastikan tidak ada kendala dalam pengamanan, terutama saat pengumuman putusan sengketa Pilpres 2024 di MK.
