Oleh : Teja Wulan Raditya
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diusung dengan konsep Smart City, sebuah model pembangunan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Smart City memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan publik yang efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Pemindahan ibu kota diarahkan untuk menciptakan pusat administrasi yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
Konsep Smart City yang diadopsi oleh IKN Nusantara menempatkan keberlanjutan dan ramah lingkungan sebagai fokus utama. Pembangunan ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam sekitar. Penerapan teknologi terkini, penggunaan energi terbarukan, dan manajemen limbah yang efisien adalah beberapa aspek yang diintegrasikan untuk mencapai tujuan ini.
Menurut Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, adanya proyek IKN ini membuktikan bahwa, negara Indonesia mampu bersaing dengan kota negara-negara lain dalam menerapkan konsep smart city. Penerapan IKN berkonsep smart city negara Indonesia juga didukung dengan platform digital yang memadai salah satunya dengan hadirnya perusahaan teknologi Microsoft pada proyek IKN yang menelan anggaran negara sebesar Rp26,5 triliun ini. Sehingga, peningkatan publik nantinya juga akan semakin efektif dan dapat menjadi contoh kota – kota lain di Indonesia.
Eksperimen untuk meningkatkan layanan publik merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa langkah yang tengah dilakukan OIKN yaitu melakukan analisis menyeluruh terhadap layanan publik yang ada dan identifikasi area mana yang perlu ditingkatkan. Ini bisa berupa area di mana terdapat keluhan atau kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dengan baik. Setelah mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, OIKN tengah membuat hipotesis tentang bagaimana layanan tersebut dapat ditingkatkan. Hipotesis ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu yang jelas. Selanjutnya, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik atau respon kritik terhadap pelayanan dari pemerintah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa layanan publik terus meningkat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.