“Jadi setelah para kandidat mendaftar nanti kami kirim nama-nama mereka ke DPP melalui DPW untuk proses fit and proper test. Proses dan tahapan seleksi kami lakukan tetapi semua keputusan nanti ada di pusat,” tandas Buche.
Ketika ditanya terkait pernyataan Sekjen PKB yang mengatakan partai pimpinan ketua umum Muhaimin Iskandar itu menolak atau tidak usung kandidat mantan nara pidana koruptor, Buche membenarkan adanya pernyataan tersebut. Namun mantan anggota dewan ini kembali menegaskan DPC maupun DPW tidak berwenang untuk menolak bila ada mantan nara pidana koruptor ataupun siapa saja yang mendaftar.
“Memang benar ada pernyataan Sekjen PKB tetapi kami diingatkan tidak berwenang untuk membatasi ataupun menganulir status mereka. Kami hanya menerima pendaftaran. Dan terkait mantan nara pidana koruptor nanti DPP yang menganulir pada saat kandidat melakukan fit and proper test, kewenangan sepenuhnya ada pada DPP,” tegas Buche. ***(joka)
