KETERANGAN FOTO: Rumah Dylan Imanuel Oranay di bilangan Lautingara digantung Plang. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan yang mengatur tentang perkoperasian
Koperasi Tidak Punya Wewenang Gantung Plang
Berkaitan dengan persoalan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Alor, Agustinus Laa, S.Sos yang dikonfirmasi Wartawan di kantornya menyesal sikap arogan petugas Koperasi Budi Artha tersebut. Menurut Laa, sikap memaksa apalagi mengancam anggota yang terlambat setor pinjaman hingga berujung pidana itu bukan prinsip koperasi yang benar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1992 dan Permen Nomor 9 tahun 2018 tentang Perkoperasian.
“Kalau mengacu pada UU Nomor 25 tahun 1992 dan juga Permen Nomor 9 tahun 2018 tidak ada satu pasal yang mengatur bahwa ketika anggota melakukan pinjaman kemudian terlambat menyetor itu harus sita barang, gantung plang papan larangan dan lain sebagainya,” ujar Agustinus Laa.
Laa menandaskan, banyak pengurus koperasi di Alor tidak dibekali sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Sehingga ketika dipercayakan memimpin Dinas Koperasi dan UKM, Laa mulai banyak memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi ketika diundang dalam berbagai kegiatan. Karena, menurut Laa, sebagian besar koperasi-koperasi yang dibentuk secara dadakan, orientasi mereka hanya karena mereka punya modal kemudian mereka jalankan untuk mendapat keuntungan.
“Mereka tidak memahami apa itu koperasi. Kemudian prinsip-prinsip koperasi dan juga asas koperasi. Asas koperasi itu kekeluargaan,” ujar Laa.
Koperasi, lanjut mantan Camat Pantar Tengah itu, dibentuk atas kesepakatan anggota. Mereka punya niat, mereka punya tujuan yang sama, kemudian mereka bentuk koperasi. Dan asas ini kekeluargaan. Sehingga segala persoalan yang terjadi di tubuh koperasi itu diselesaikan secara kekeluargaan. Dan itu harga mati karena undang-undang mengatur itu.
“Sehingga kalau ada terjadi praktek praktek seperti itu ya kami lembaga yang diberi kepercayaan mengatur koperasi kami tidak pernah memberikan pemahaman tentang hal-hal seperti itu,” jelas Laa.
Menurut Laa, kalau anggota terlambat setor angsuran pinjaman, lalu petugas koperasi melakukan sita barang itu kita sudah campur tangan pihak lain punya wewenang. Karena yang bisa gantung papan larangan dan lain sebagainya itu pengadilan yang bisa. Selain dari itu tidak, polisi pun juga tidak bisa.
Laa menerangkan bahwa kalau ada anggota terlambat setor pinjaman, lalu petugas koperasi lakukan sita barang dan lain sebagainya tinggal kita tanya dasar apa. Karena ada undang-undang, peraturan-peraturan, kemudian anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD ART) dan hasil rapat anggota tahunan (RAT) koperasi yang mengatur seperti itu.
