Enny Anggrek Kembali Diadukan ke BK DPRD Alor Gara-gara Sebut PKI di Grup WhatsApp

KETERANGAN FOTO: Dari kiri ke kanan Sulaiman Singhs, SH, Marthen Luter Blegur, SH dan Enny Anggrek, SH

“Itu pelanggaran. Sidang tertutup ko kenapa rekam diam-diam lalu disebarluaskan. Tidak boleh. Seharusnya Enny Anggrek menunjukkan sikap yang baik, karena itu semua akan menjadi pertimbangan saat putusan BK nanti,” tegas Marthen Blegur.

Sementara itu, Enny Anggrek dalam keterangannya di media online tribuanapos.net membantah keterangan Sulaiman Singhs yang menyebut ada 10 anggota DPRD mengadukan dirinya ke BK.

Menurutnya, pernyataannya di Grup WhatsApp yang menyebut sebagian anggota DPRD adalah PKI, maksud Enny Anggrek adalah Pikiran Kacau Intimidasi.

“Saya jawab PKI itu maksudnya Pikiran Kacau Intimidasi,” tandas Enny Anggrek.

Kata PKI yang Ia sebutkan, jelas Enny Anggrek, bukan tanpa alasan tetapi menyusul adanya komentar-komentar Ketua BK Marthen Luter Blegur dan sejumlah anggota DPRD lainnya yang mengirimkan kata-kata dan emoji yang diduga ada unsur menghina terhadap dirinya.

“Saya manusia normal bukan boneka jadi diam saja. Ada kirim emoji, video porno pakai bikini, foto perempuan bikini semua dorang kasih naik di itu grup. Marthen Blegur dan anggota lain saya tahu itu menyindir saya. Ada kata Taiwan putih itu maksudnya apa? Jelas itu rasis karena saya dengan mama Naboys Tallo yang badan besar begitu di DPRD. Jadi saya komentar itu maksudnya Pikiran Kacau Intimidasi, artinya pikiran mereka sudah kacau jadi mulai intimidasi saya,” jelas Enny Anggrek.

Sebelumnya, Enny Anggrek juga melanggar kode etik saat menyampaikan pendapat pada rapat koordinasi bersama pimpinan KPK di Hotel Aston Kupang tahun lalu. Akibatnya, Enny Anggrek diadukan 16 anggota DPRD Alor ke Badan Kehormatan untuk dimintai klarifikasi. Tetapi yang bersangkutan tidak hadiri undangan sidang etik di BK berturut-turut tiga kali, BK kemudian memberikan sanksi pemberhentian Enny Anggrek dari jabatan Ketua DPRD Alor. ***(joka)

Bacaan Lainnya

Pos terkait