Kalabahi, wartaalor.com – Enny Anggrek, SH, Anggota DPRD Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur baru-baru ini kembali diadukan ke Badan Kehormatan (BK) gara-gara sebut PKI di Grup WhatsApp internal DPRD Alor. Enny Anggrek diadukan 10 orang rekan anggota DPRD dan proses sidang kode etik sudah berjalan di BK.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Sulaiman Singhs, SH yang dikonfirmasi Wartawan di kantornya, Senin, 20 Februari 2023 membenarkan adanya pengaduan tersebut. Sulaiman mengatakan, Enny Anggrek dalam Grup WhatsApp internal DPRD Alor diduga menyebut sebagian anggota DPRD adalah PKI.
Pernyataan Enny Anggrek itu entah maksud apa, dan tujuannya untuk siapa Sulaiman juga tidak tahu. Tetapi ada 10 anggota DPRD merasa tersinggung dan kecewa sehingga mereka mengadukan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Alor itu ke BK untuk diproses sesuai ketentuan.
Menurut Sulaiman, setiap anggota DPRD dalam tutur kata maupun tindakan tentu harus berpedoman pada kode etik. Karena kita adalah wakil rakyat. Sehingga pernyataan mantan Ketua DPRD Alor versi BK yang menyebut sebagian anggota DPRD adalah PKI membuat 10 orang anggota DPRD kecewa dan mengadukan ke BK.
“Ada 10 orang anggota DPRD Alor yang adukan Enny Anggrek ke Badan Kehormatan. Pengaduan tertulis mereka sampai melalui saya, dan saya melanjutkan ke Badan Kehormatan. Mereka kecewa dengan kata-kata Enny Anggrek di Grup WhatsApp itu,” ujar Sulaiman.
Politisi Partai Golkar Alor ini menyampaikan, 10 anggota DPRD ini mengadukan Enny Anggrek ke BK. Selanjutnya, BK memanggil Enny Anggrek guna melakukan klarifikasi apa maksud dari pernyataan tersebut dalam sidang kode etik yang digelar.
“Sekarang masih klarifikasi di BK. Apakah PKI yang Enny Anggrek sebutkan dalam Grup WhatsApp itu adalah Partai Komunis Indonesia yang sudah dibubarkan pemerintah atau ada maksud lain? Tentu ini masih dalam ranah BK,” pungkas Sulaiman.
