KALABAHI, WARTAALOR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai isu strategis daerah pasca pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama partai politik pengusung Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Iskandar Lakamau dan Rocky Winaryo (Paket Is The Rock). Sejumlah persoalan penting, mulai dari kondisi kesehatan Bupati, pelantikan Sekretaris Daerah definitif, penataan birokrasi, kesejahteraan PPPK paruh waktu, hingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Kalabahi, menjadi perhatian serius lembaga legislatif.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar, dalam diskusi bersama awak media di Rumah Jabatan Ketua DPRD Alor, Kalabahi, Selasa malam (28/4/2026), usai RDPU yang digelar di ruang rapat DPRD Alor.
Menurut Paulus Brikmar, RDPU yang melibatkan pimpinan partai politik pengusung tersebut merupakan forum penting untuk menyerap pandangan, menyamakan persepsi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Alor.
“RDPU ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Kami ingin memastikan bahwa seluruh dinamika pemerintahan tetap berjalan sesuai koridor, dan setiap persoalan strategis dapat ditangani secara tepat, cepat, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang mengemuka adalah kondisi kesehatan Bupati Alor, Iskandar Lakamau. DPRD, kata Paulus, menaruh perhatian serius terhadap kondisi kesehatan kepala daerah tersebut, mengingat stabilitas kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap efektivitas jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kesehatan Bupati tentu menjadi perhatian bersama. Kita berharap beliau segera pulih dan dapat kembali menjalankan tugas pemerintahan secara optimal. Stabilitas kepemimpinan sangat penting bagi keberlanjutan roda pemerintahan daerah,” katanya.
Selain itu, DPRD juga menilai pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif sebagai kebutuhan mendesak. Kehadiran Sekda definitif dinilai sangat penting untuk memastikan koordinasi birokrasi berjalan efektif serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
“Posisi Sekda merupakan motor penggerak birokrasi. Karena itu, pengisian jabatan ini harus segera dituntaskan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih maksimal,” tegasnya.
Dalam konteks penataan birokrasi, DPRD turut menyoroti pentingnya pelantikan pejabat eselon secara objektif, profesional, dan berdasarkan prinsip meritokrasi. Penempatan pejabat, menurutnya, harus berorientasi pada kompetensi dan kebutuhan organisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Penataan birokrasi bukan sekadar mengisi jabatan, tetapi memastikan orang yang tepat berada di posisi yang tepat. Ini penting untuk mendukung efektivitas pemerintahan,” tambahnya.
Isu kesejahteraan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. DPRD meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap hak-hak para tenaga PPPK, khususnya terkait kepastian dan kelayakan upah.
“Mereka adalah bagian dari roda pelayanan publik. Hak-hak mereka, termasuk soal pengupahan, harus diperhatikan secara adil dan proporsional,” ujar Paulus.
Tak kalah penting, DPRD menyoroti situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Kalabahi yang belakangan menjadi perhatian publik. Meningkatnya berbagai gangguan Kamtibmas dinilai perlu ditangani secara komprehensif melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat.
“Kondusivitas daerah adalah fondasi utama pembangunan. Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Kalabahi agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” katanya.
Paulus menegaskan, DPRD Kabupaten Alor akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan seluruh rekomendasi dan aspirasi yang mengemuka dalam RDPU dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“DPRD hadir untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Semua isu strategis yang dibahas dalam RDPU ini akan terus kami kawal hingga ada langkah konkret dan solusi nyata,” pungkasnya.
RDPU tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan partai politik pengusung, demi menjaga stabilitas pemerintahan serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Alor. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan berbagai tantangan yang dihadapi daerah dapat diatasi secara efektif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Alor. (*)
