Rakor akan diisi pula dengan sosialisasi Pedoman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai arahan Sekretaris Jenderal Kemenkumham. Menurut Marciana, LKJIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan strategis. Disamping merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Selanjutnya, pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2022 secara berkesinambungan dari Satker, tingkat Wilayah hingga unit-unit Eselon I mempunyai tiga nilai penting dan strategis, yakni 1) Untuk menghasilkan keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada Menteri Keuangan; 2) Wahana untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan BPK RI; serta 3)
Penyusunan laporan keuangan menggunakan SAKTI.
Secara khusus, Marciana meminta seluruh jajaran Kanwil dan UPT agar selalu mengikuti dan mengupdate perkembangan terbaru berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan penatausahaan Barang Milik Negara. Utamanya menyangkut kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
“Hal ini menjadi penting karena pada tahun 2023 kegiatan penatausahaan BMN merupakan salah satu program utama Kemenkumham bersama Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah-tanah negara,” terangnya.
