Kupang, wartaalor.com – Perjuangan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membesarkan sekolah-sekolah swasta di seantero Flobamorata semakin gencar dilakukan.
Keresahan terkini, rata-rata sekolah swata kehilangan 3 – 10 guru terbaiknya karena lulus P3K. Sebagian kecil sudah diberhentikan dan direkrut guru yang baru. Sedangkan sebagian besar lainnya masih mengajar di sekolah swasta sambil menunggu penempatan ke sekolah negeri.
Menguliti aneka masalah yang mendera sekolah swasta tersebut, BMPS NTT telah beraudiens dengan Senator Paul Liyanto, Senin (10/10/2022) lalu. Kesempatan itu Paul berjanji ‘berteriak’ dalam paripurna DPD RI di Jakarta nanti.
Terbaru, BMPS NTT beraudiens dan berdialog dengan Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Anita Jacoba Gah, SE, di Resto Celebes Kupang, Sabtu (15/10/2022.
Politisi Partai Demokrat ini juga berjanji siap adu nyali di Kementerian Pendidikan RI untuk memperjuangan nasib sekolah-sekolah swasta di NTT yang tidak terurus secara baik.
Dialog diawali pemaparan aneka masalah yang mendera sekolah-sekolah swasta di NTT hasil kajian BMPS. Pemaparan disampaikan Wakil Ketua BMPS NTT, yang juga Ketua Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Keuskupan Agung Kupang (KAK), Romo Kornelis Usboko, Pr.
Romo Kornelis menyebut ada empat masalah serius yang saat ini membelenggu sekolah-sekolah swasta di NTT berdasarkan hasil kajian tahun 2022.
Pertama, penumpukan peserta didik yang membludak di sekolah negeri. Dampaknya, ada sekolah swasta gigit jari ketiadaan siswa baru. Misalnya, di SMAK Ki Hajar Dewantara Kupang hanya memiliki 7 siswa baru tahun ajaran 2022. Pemicunya, sekolah negeri melanggar Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022. Sekolah negeri hanya mau mengejar banyaknya dana BOS, mengabaikan pendidikan karakter.
Kedua, program P3K merugikan sekolah swasta. Sampai saat ini belum ada regulasi baik pusat maupun daerah untuk melindungi sekolah swasta dengan menempatkan kembali guru P3K yang lulus ke pos sekolah asal mereka.
“Sekolah kami juga terkena dampaknya. Dua guru harus pergi ikut tes P3K, tak ada penggantinya,” ujar Fredus Kolo, Kepala SMK Sint Carolus Kupang.
Bahkan dia menyebut, di SMA Kristen Kupang harus kehilangan 8 orang guru karena ikut P3K.
“Jadi kita menanam orang lain yang panen,” tambah Winston Rondo, Ketua BMPS NTT.
