Ada tanah yang dikuasai secara turun temurun, hanya karena ada yang keberatan, proses sertifikat terhenti tanpa ada kepastian sampai kapan status quo.
Untuk membuktikan adanya peristiwa hukum tersebut perlu ada saksi yang menerangkannya dan juga bukti pembayaran PBB walaupun bukan bukti hak atas tanah tapi setidaknya membuktikan orang yang menguasai dan memanfaatkan tanah.
Selain itu dapat dijadikan rujukkan adanya beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang memuat kaidah hukum :
Bahwa orang-orang yang tidak menguasai tanahnya selama kurun waktu yang lama, dianggap orang tersebut telah melepaskan atau meninggalkan haknya. Sebaliknya secara otomatis orang yang menguasai atau menduduki tanah secara terus menerus secara itikad baik tanpa ada keberatan dari pihak lain akan dilegitimasi dan melegalisasi sebagai pemilik.
Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh pihak lain tanpa disertai bukti hak harus diabaikan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim dalam mengadili sengketa hak atas tanah jangan bersikap formal legalisitik semata, tapi harus menggali kebenaran materiil berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan perbuatan hukum terhadap obyek tanah. (Di Kutip dari berbagai sumber).
Penulis Herry FF Battileo, SH,. MH.
Sebagai : Advokat/Pendiri dan Pengawas Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Media Online (MOI) Indonesi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
