Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 24 ayat (2), memberi jawaban atas kerumitan pembuktian hak atas tanah. Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Konsep norma…”Penguasaan tersebut baik sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain” harusnya dipertegas demi suatu kepastian hukum bahwa “keberatan tersebut berlaku 30 hari dan setelah itu harus diikuti oleh gugatan, merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (“Permen ATR 13/2017”).
Jika tidak maka sertifikat harus tetap diproses sampai terbit sertifikat, karena kepemilikan tanah bukan semata ocupasi tapi ada peristiwa hukum dibalik itu seperti pewarisan, jual/beli dan hibah, namun sulit pembuktiannya karena hampir semuanya dilakukan secara lisan.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dalam membuktikan hak atas tanah walaupun cukup dengan okupasi secara terus menerus selama kurun waktu 20 tahun atau lebih, tapi harus diingat penguasaan tanah bukan hanya penguasaan semata tapi ada peristiwa hukum dibalik itu sehingga adanya keberatan tidak boleh berlaku sepanjang masa karena melanggar kepastian hukum .
