Sementara itu, Forum Aliansi Pembangunan dan Kedamaian (FAPK) dalam aksinya di Kejaksaan Negeri Alor, Senin (29/03) mempertanyakan pertanggungjawaban anggaran covid-19 yang terkesan tidak transparan dan seolah-olah ditutupi berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Melalui pernyataan sikap yang diterima media ini FAPK menduga adanya penyalahgunaan dana covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Alor yang dikategorikan sebagai indikasi tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, FAKP dengan tegas meminta kepada pihak penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Alor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Untuk diketahui, dugaan penyalahgunaan dana covid-19 yang dikelola RSUD Kalabahi, Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19 sudah dilaporkan dua organisasi kemahasiswaan yakni GMNI Cabang Alor dan PMKRI Cabang Alor.
