MALAKA, WARTAALOR.COM | Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini bergulir di Meja Hijau Mahkamah Konstitusi (MK) RI Jakarta. Kasus ini mulai digelar sidang oleh Majelis Hakim MK baru-baru ini.
Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) SBS-WT selaku Pemohon dalam sengketa Pilkada Malaka Tahun 2020 mendatangi Mahkamah Konstitusi, Jumat (05/03/2021) lewat surat. Surat tersebut kemudian diterima Kepaniteraan dan Setjen MK pada Pukul 15.46 WIB berdasarkan bukti tanda terima yang diperoleh.
Melalui surat tersebut, Tim Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan beberapa fakta kepada Majelis Hakim Konstitusi terkait beberapa hal, antara lain dugaan kebohongan yang dilakukan secara terang-terangan oleh salah satu saksi yang dihadirkan Kuasa Hukum Pihak Terkait. Kebohongan yang dilakukan Hendrikus Bria Seran, demikian nama saksi tersebut, adalah terkait identitas dirinya. Bahwa dalam persidangan Hendrikus mengaku sebagai masyarakat biasa ternyata yang bersangkutan merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di lingkup Pemkab Malaka.
