Selain itu, juga melakukan kegiatan pendekatan terhadap anak melalui perpustakaan keliling polisi sahabat anak dan melakukan upaya penegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Terjadinya peningkatan laporan PPA dapat menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kejahatan sehingga tim terpadu dapat melakukan treatment kepada korban kejahatan lebih cepat. Setelah dilakukan treatment dan sosialisasi terus menerus, diharapkan dapat menekan kejahatan karena niat dan kesempatan pelaku untuk melakukan atau mengulangi kejahatan.
Kapolres Alor AKBP Agustinus Chrismas pada kesempatan itu menjelaskan, upaya yang dilakukan, salah satu menekankan agar kita sebagai orang tua dan pemerintah, terus memperhatikan pendampingan anak dan melakukan komunikasi yang baik. Agar kejadian kriminal terhadap anak dibawah umur, tidak terus bertambah. “Sinergitas ini dilakukan dalam rangka memelihara situasi kamtibmas Kabupaten Alor semakin kondusif dan ramah anak,” tandasnya.
Kapolres Christmas mengatakan, Polisi dalam penangganan kasus ini sangat serius sampai pada penyelesaiannya dan khusus kasus persetubuhan terhadap anak merupakan kasus atensi.
“Saya berharap kita semua bersinergitas untuk menghentikan tindakan kekerasan ini. Anggota saya di Polsek-Polsek akan dimaksimalkan untuk membantu Pemerintah,” tandas Kapolres Christmas, sambil berharap agar semangat yang ada ini ditindaklanjuti secara nyata di lapangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (P3A) Kabupaten Alor, Abdul Mohamad Haris Kapukong, SH, MH menyinggung untuk ditegakkan atau perlu diperlakukan hukum kebiri kimia yang telah di teken oleh Presiden RI pada tanggal 7 Desember 2020 lalu. Kapukong menilai dengan penerapan aturan tersebut bisa menekan bahkan mengatasi kasus persetubuhan terhadap anak yang tinggi di Kabupaten Alor.
Kapukong mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor cukup tinggi, bahkan tertinggi di Provinsi NTT. Dalam kasus kekerasan tersebut didalamnya ada kasus persetubuhan terhadap anak yang cukup menonjol atau tinggi.
Untuk kasus persetubuhan ini, Kapukong menegaskan, perlu dipikirkan untuk menegakkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 70 tahun 2020 yang telah ditandatangani Presiden RI pada tanggal 7 Desember 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
