Oleh: Gema Iva Kirana )*
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan segera berlangsung dan seperti yang sudah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir, ancaman hoaks dan ujaran kebencian kembali menghantui ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam melawan informasi yang menyesatkan demi terciptanya iklim politik yang damai dan demokratis.
Ajakan ini, selain menyasar platform digital, juga mengharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring dan menyebarkan informasi.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, menyoroti semakin mengkhawatirkannya jumlah hoaks yang tersebar terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pilkada. Berdasarkan data Kominfo, dari Januari hingga Agustus 2024, terdapat 1.195 isu hoaks terkait Pilpres. Jumlah ini diprediksi akan meningkat seiring semakin dekatnya penyelenggaraan Pilkada Serentak.
Hoaks yang tersebar tidak hanya disinformasi yang menyesatkan publik, tetapi juga mal-informasi yang secara sengaja memutarbalikkan fakta demi keuntungan kelompok tertentu. Kedua jenis informasi palsu ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap proses pemilihan bisa menurun, bahkan memicu ketidakstabilan politik.
Prabunindya menyampaikan bahwa platform digital memegang peranan penting dalam menangani penyebaran hoaks. Ia menegaskan bahwa platform tersebut harus berperan aktif dalam menyaring informasi yang beredar di ruang digital mereka. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, penyelenggara platform, dan masyarakat, diharapkan penyebaran informasi palsu dapat dikurangi.
Hoaks dan ujaran kebencian memiliki daya rusak yang tinggi terhadap tatanan sosial-politik, terutama dalam situasi politik yang penuh tensi seperti Pilkada. Untuk menghadapi hal ini, Kementerian Kominfo telah mengajak penyelenggara platform digital untuk ikut serta dalam filtrasi konten yang berpotensi menimbulkan kebencian dan perpecahan.
