Dengan teknologi yang mereka miliki, platform seperti media sosial dan aplikasi pesan instan harus mampu mendeteksi dan menghapus konten-konten bermasalah sebelum menyebar lebih luas.
Namun, tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara platform digital saja. Masyarakat juga memegang peran krusial dalam mengidentifikasi informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh hoaks. Di era digital ini, setiap individu memiliki kemampuan untuk menjadi penyebar informasi.
Oleh karena itu, literasi digital menjadi hal yang mutlak diperlukan agar masyarakat dapat menyaring informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Selain Kominfo, Bawaslu juga telah mengambil langkah preventif dengan menggelar patroli digital. Salah satu wilayah yang sudah aktif menjalankan patroli ini adalah Provinsi Jawa Timur. Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menjelaskan bahwa patroli digital dilakukan sebagai upaya pengawasan di ranah media digital, terutama saat masa kampanye Pilkada 2024.
Patroli ini melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) Siber yang bertugas untuk mengawasi konten-konten negatif atau hoaks yang beredar di media sosial dan platform digital lainnya. Bawaslu tidak hanya berfokus pada hoaks, tetapi juga ujaran kebencian yang bisa memperkeruh suasana politik menjelang pemilihan. Setiap temuan akan ditindaklanjuti dengan tindakan tegas berdasarkan bukti otentik yang ditemukan.
Langkah-langkah preventif seperti ini sangat penting dilakukan mengingat potensi kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh hoaks dan ujaran kebencian. Sebuah informasi palsu yang tersebar di dunia maya bisa dengan cepat mempengaruhi opini publik dan menciptakan persepsi yang salah terhadap pasangan calon, partai politik, atau bahkan sistem pemilihan itu sendiri.
