Oleh: Martin Surtono*
Menjelang Pilkada 2024, situasi politik di Indonesia mulai memanas yang ditandai oleh intensitas kampanye yang semakin gencar, termasuk meningkatnya ketegangan antar kelompok pendukung kandidat. Dalam kondisi seperti ini, semua pihak perlu waspada dan berupaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Demokrasi harus berjalan damai dan gembira, bukan dengan kekerasan atau intimidasi.
Salah satu cara untuk mencegah terjadinya ketegangan adalah dengan mengedepankan pendidikan politik yang sehat. Pemahaman yang baik mengenai pentingnya demokrasi dan cara-cara yang sehat dalam berpolitik merupakan hal dasar yang perlu dimiliki setiap individu. Edukasi politik yang sehat tentunya bisa didapatkan melalui berbagai media, seperti seminar, diskusi publik, dan kampanye di media sosial. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan lebih bijak dalam menyikapi berbagai isu politik dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya.
Selain pemerintah dan aparat keamanan yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Pilkada, masyarakat juga harus ikut berperan aktif di dalamnya, salah satunya dengan ikut mengawasi jalannya Pilkada guna mencegah terjadinya kecurangan. Partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan dalam bentuk kampanye damai yang mengajak semua pihak untuk menjaga kerukunan dan menghindari kekerasan.
Kewaspadaan terhadap potensi penyebaran ujaran kebencian dan hoaks yang dapat memicu konflik harus terus ditingkatkan. Dalam era digital seperti sekarang ini, informasi dapat dengan mudah menyebar luas dalam waktu singkat. Terlebih lagi, di daerah-daerah yang memiliki intensitas politik sangat tinggi, hoaks bisa memicu ketegangan di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan aksi-aksi anarkisme. Kondisi seperti ini tidak boleh terjadi di Indonesia.
Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah Sumatra Utara (Pilkada Sumut) akan menjadi salah satu ajang pemilihan kepala daerah paling panas di Indonesia akibat pergulatan politik yang sangat sengit.
