Mewaspadai Situasi Memanas Pada Pilkada 2024

Selain Sumut, Karyono juga menilai bahwa provinsi ‘terpanas’ lainnya dalam Pilkada Serentak 2024 adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali, yang semuanya berkorelasi dengan agenda elite politik nasional dan faktor perebutan kekuasaan lokal. Lima provinsi tersebut juga beririsan dengan persaingan politik nasional yang dilatarbelakangi oleh residu politik Pilpres dan Pileg 2024 serta gengsi politik yang turut mempengaruhi.

Dengan mengetahui peta politik, masyarakat bisa menyikapi Pilkada serentak 2024 dengan bijak, namun tetap waspada. Memahami dinamika politik membantu mengantisipasi potensi sengketa yang mungkin muncul, meskipun tidak diharapkan. Dalam hal ini, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat penting. MK harus bersikap tegas dan adil dalam menangani setiap sengketa Pilkada untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang legitimate.

Ketua MK, Suhartoyo menjelaskan bahwa kewenangan MK dalam mengadili sengketa Pilkada diturunkan dari UU 10/2016 Pasal 157 ayat 3 Tahun 2016, hingga terbentuknya peradilan khusus tentang Pemilu. Ketika permohonan diajukan pada tahun 2022-2023, peradilan khusus tersebut belum terbentuk, sementara Pilkada Serentak sudah mendekat. Oleh karena itu, MK mengabulkan permohonan melalui putusan 85 Tahun 2022, yang mempermanenkan kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilkada.

Suhartoyo menegaskan bahwa hal ini merupakan kebutuhan untuk mengantisipasi jalannya Pemilu dan Pilkada di masa depan. Ia juga meragukan keberadaan peradilan Pemilu jika terbentuk, mengingat kekuasaan kehakiman hanya terdiri dari MA dan MK. Kewenangan menangani sengketa Pilkada semula berada di MA, namun kemudian dipindahkan ke MK oleh pembentuk undang-undang, meski hingga kini peradilan khusus tersebut belum terbentuk.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn J.H. Malonda menerangkan bahwa Bawaslu berperan penting dalam mengatur jalannya Pemilu dan Pilkada serta menangani tantangan yang mungkin terjadi. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pesta demokrasi yang tentunya tidak diharapkan terjadi.

Terdapat empat jenis pelanggaran yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tindak pidana. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis pelanggaran beserta aturan dan rekomendasi, berdasarkan informasi dari akun resmi Bawaslu.

Pos terkait