Oleh: Kalista Luthfi Hawa)*
Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menarik perhatian publik menjelang putusan perselisihan Pemilu 2024. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menjaga ketenangan, terbuka, dan menghargai apapun keputusan hasil sidang sengketa Pemilu 2024 karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan dalam menyelesaikan perselisihan.
Rencana MK menggelar sidang putusan sengketa Pilpres 2024 akan dilakukan pada 22 April 2024 mendatang. Selama proses persidangan di MK, para elit politik dan masa pendukung masing-masing Paslon Capres dan Cawapres diharapkan tetap menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif.
Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) membuka penyerahan kesimpulan sidang dan bukti tambahan yang diajukan para pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu RI mengenai perkara perselisihan hasil pemilu dan batas waktu terakhir penyerahan pada tanggal 16 April 2024 lalu.
Peran berbagai pihak yang saling bersinergi untuk menciptakan dan menjaga kondusifitas jelang putusan MK sangat dibutuhkan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sikap arif, tenang, dan mengedepankan dialog merupakan kunci untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik. Hanya dengan demikian, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi kita dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
Seperti yang dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas) di D.I.Y berkomitmen untuk menjaga kondusivitas jelang sidang putusan MK. Terkait hal itu, Dewan Syuro Brigade Bintang 9, KH Imam Syajaroh atau biasa disapa Gus Jaroh mengungkap situasi dan suhu politik dinilai sempat mereda selama tenggat waktu rekapitulasi suara KPUD. Namun kondisi politik dianggapnya kembali memanas saat KPU RI akan mengumumkan Hasil Sidang Pleno Perolehan Suara Nasional Pilpres/Pileg. Kondisi ini ditandai dengan munculnya beberapa aksi demonstrasi di DPR RI, KPU RI, hingga Bawaslu RI. Tak hanya itu, kantor MK pun juga tak luput dari aksi demonstrasi.
