Oleh : Muhammad Anshar )*
Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus membuka babak baru keadilan ekonomi di Indonesia. Regulasi yang telah diperjuangkan selama 18 tahun di parlemen ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan aset yang diperoleh secara ilegal dapat dikembalikan untuk kepentingan negara, korban, dan masyarakat. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi penegasan bahwa penegakan hukum tidak cukup berhenti pada penjatuhan hukuman, melainkan harus mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan melalui proses legislasi yang berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pembahasan regulasi tersebut telah berlangsung cukup panjang sejak pertama kali masuk ke DPR, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses yang matang, bukan karena tekanan pihak tertentu. Puan menyampaikan rasa syukur karena setelah perjalanan hampir dua dekade, rancangan undang-undang tersebut akhirnya dapat diselesaikan dan disahkan menjadi regulasi resmi.
Puan juga menepis anggapan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset dilaksanakan akibat desakan atau paksaan. Ia menjelaskan bahwa DPR menjalankan tanggung jawab legislasi berdasarkan pembahasan, kajian, dan prosedur yang telah ditempuh secara bertahap. Proses tersebut, menurut Puan, menunjukkan bahwa lembaga legislatif memiliki ruang untuk menyelesaikan agenda penting melalui mekanisme demokrasi dan pertimbangan yang terukur.