UU Perampasan Aset dan Babak Baru Keadilan Ekonomi Indonesia

Dalam menjelaskan tahapan pembahasan, Puan mengungkapkan bahwa DPR telah menggelar berbagai kegiatan penyerapan aspirasi, termasuk rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Keterlibatan masyarakat, pemangku kepentingan, dan berbagai elemen lainnya dinilai penting agar aturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum, tetapi juga menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Kajian dan evaluasi juga dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dengan regulasi lain, seperti KUHP dan KUHAP.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menilai regulasi tersebut dibutuhkan karena pemulihan aset hasil kejahatan selama ini belum berjalan optimal. Ia menjelaskan, pendekatan penegakan hukum harus mampu menyentuh hasil tindak pidana, terutama kejahatan yang mengakibatkan kerugian besar terhadap keuangan negara maupun kehidupan masyarakat. Melalui undang-undang ini, upaya pengembalian aset diharapkan dapat dilakukan lebih efektif, terukur, proporsional, dan tetap menjunjung keadilan serta kepastian hukum.

Habiburokhman menyebut proses penyusunan regulasi melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pakar hukum, akademisi, organisasi masyarakat hingga kelompok yang menyampaikan aspirasi secara langsung. Pembahasan juga dilakukan secara terbuka melalui rapat kerja, rapat Panja, tim perumus, dan tim sinkronisasi. Transparansi tersebut diperkuat dengan akses publik terhadap jalannya pembahasan melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta situs resmi DPR, sehingga masyarakat dapat mengawasi proses pembentukan kebijakan.

Dari sisi materi, RUU Perampasan Aset mengalami penyempurnaan melalui pembahasan ratusan daftar inventarisasi masalah. Perubahan dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup, memperkuat landasan hukum, dan menyesuaikan kebutuhan penanganan kejahatan yang semakin kompleks. Regulasi ini bertumpu pada perlindungan hak asasi manusia, prosedur yang presisi, tata kelola transparan, serta pemulihan aset yang berkeadilan. Mekanisme perampasan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau *non-conviction based asset forfeiture* juga diatur dengan pembagian kewenangan dan pengawasan agar tidak membuka celah penyalahgunaan.

Pos terkait