UU Perampasan Aset dan Babak Baru Keadilan Ekonomi Indonesia

Jangkauan aturan tersebut mencakup berbagai tindak pidana yang memiliki dampak luas, mulai dari narkotika, terorisme, pendanaan terorisme, perdagangan dan penyelundupan manusia, penyelundupan senjata maupun bahan berbahaya, hingga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi. Proses penanganan aset dirancang melalui penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, dan pelaksanaan. Seluruh tahapan harus tetap mengedepankan kehati-hatian, hak pihak terkait, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Pengesahan undang-undang ini juga dapat menjadi bagian dari momentum keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam mendorong agenda pembangunan, memperkuat tata kelola negara, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya pemerintah dalam memperluas program sosial, menjaga ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan sistem hukum yang mampu melindungi keuangan negara. Pemulihan aset hasil kejahatan dapat menjadi salah satu instrumen penting agar sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan bagi pembangunan tidak hilang akibat praktik ilegal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Habiburokhman mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset tidak boleh menjadi alat politik, sarana pemerasan, maupun instrumen penyalahgunaan oleh aparat. Pengawasan independen, pembuktian yang berimbang di persidangan, serta sistem digital yang menyimpan jejak audit menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaannya tetap akuntabel.

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset harus mampu membuktikan bahwa hukum hadir bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga mengembalikan hak yang dirampas oleh kejahatan. Masyarakat perlu mengawal implementasi aturan ini agar berjalan adil, transparan, dan konsisten. Dengan demikian, pengesahan undang-undang ini dapat menjadi awal perubahan nyata menuju keadilan ekonomi, perlindungan korban, dan Indonesia yang lebih berintegritas.

Pos terkait