Pengadaan Bibit Ternak Dana Desa di Alor Disorot, Bukan Hanya Soal Kualitas tetapi Juga Kewajaran Harga

Ilustrasi ternak babi dan kambing

KALABAHI, WARTAALOR.COM — Pengadaan bibit ternak, khususnya babi dan kambing yang bersumber dari Dana Desa di sejumlah desa di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan.

Program yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024 hingga 2026 tersebut tidak hanya menghadapi persoalan terkait kualitas dan kondisi ternak yang diterima masyarakat, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran harga pengadaan per ekor pada sejumlah desa.

Penelusuran di lapangan menunjukkan adanya sejumlah program pengadaan bibit ternak yang perlu dilihat secara lebih menyeluruh, terutama dengan membandingkan nilai anggaran yang tercantum dalam APBDes dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah ternak yang benar-benar dibeli serta kondisi dan spesifikasi ternak yang diterima masyarakat.

Namun, dugaan harga pengadaan yang terlalu tinggi tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan perbandingan dengan harga pasar secara informal.

Untuk memastikan apakah harga pengadaan masih berada dalam batas kewajaran atau justru terdapat indikasi penyimpangan, diperlukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen dan komponen biaya secara objektif.

Di antaranya meliputi APBDes, RAB, Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Alor, dokumen pemesanan, kontrak atau surat perjanjian dengan penyedia, bukti pembayaran, jumlah ternak yang dibeli, biaya transportasi dan pengiriman, serta spesifikasi bibit ternak yang dipersyaratkan.

Pemeriksaan juga perlu memperhitungkan kondisi geografis Kabupaten Alor yang dapat memengaruhi biaya pengadaan dan distribusi ternak. Karena itu, perbandingan harga harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan biaya transportasi, mobilisasi, pakan jika termasuk dalam paket pengadaan, pemeriksaan kesehatan, serta komponen lain yang memang tercantum dalam dokumen pengadaan.

Bukan Sekadar Jumlah, Spek Ternak Juga Harus Sesuai

Bacaan Lainnya

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesesuaian antara ternak yang tercantum dalam dokumen pengadaan dengan ternak yang benar-benar diterima di desa.

Pemeriksaan idealnya tidak berhenti pada jumlah ternak. Jenis, ukuran, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, kesehatan, dan spesifikasi lain yang dipersyaratkan harus dibandingkan dengan dokumen pengadaan.

Jumlah ternak yang dibayarkan kepada penyedia juga perlu dicocokkan dengan jumlah ternak yang benar-benar diterima pemerintah desa dan selanjutnya disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Dengan demikian, apabila dalam dokumen tercatat sejumlah ternak, maka perlu dipastikan bahwa jumlah tersebut benar-benar tersedia dan diterima secara fisik.

Begitu pula apabila terdapat persyaratan mengenai ukuran, usia atau kondisi kesehatan tertentu, maka harus dipastikan bahwa ternak yang diserahkan kepada masyarakat memenuhi persyaratan tersebut.

Berbagai persoalan yang muncul dalam pengadaan bibit ternak Dana Desa di sejumlah wilayah Alor menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan program.

Pemeriksaan idealnya dimulai sejak tahap perencanaan.

Pos terkait