KALABAHI, WARTAALOR.COM — Pengadaan bibit ternak babi melalui Dana Desa di Desa Kenarimbala, Kecamatan Alor Timur Laut (ATL), Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), semakin menuai sorotan. Pasalnya, Kepala Desa Kenarimbala, Eduard Laoere, mengaku menerima sebanyak 80 ekor bibit ternak babi, namun tidak mengetahui pihak yang menjadi supplier atau penyedia dalam pengadaan tersebut.
Pengadaan ternak babi itu bersumber dari Dana Desa yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dan direalisasikan pada tahun 2026.
Kepada wartaalor.com melalui sambungan WhatsApp, Sabtu (1/8/2026), Eduard Laoere membenarkan bahwa Desa Kenarimbala menerima pengadaan ternak babi. Menurutnya, ternak tersebut telah diantar ke desa sekitar dua minggu sebelum dirinya memberikan keterangan.
“Baru tahun ini ada pengadaan babi, dong sudah bawa naik. Dana SILPA tahun lalu punya yang pakai pengadaan,” ujar Eduard.
Ia menyebut jumlah ternak yang diterima sebanyak 80 ekor. Sementara total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut disebut mencapai lebih dari Rp100 juta.
Namun, ketika ditanya mengenai besaran anggaran secara pasti serta pihak penyedia yang melakukan pengadaan, Eduard mengaku tidak mengingat angka pastinya dan tidak mengetahui siapa supplier yang menyediakan ternak tersebut.
Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa, khususnya apabila kepala desa selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak mengetahui pihak yang menjadi penyedia barang.
Proses Pengadaan Dipertanyakan
Dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di desa, setiap kegiatan semestinya memiliki dasar perencanaan dan kebutuhan yang jelas serta didukung dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Proses tersebut pada prinsipnya perlu memperhatikan perencanaan kegiatan, penetapan kebutuhan, penganggaran, pelaksanaan pengadaan, pemilihan atau penetapan penyedia sesuai ketentuan, hingga serah terima barang.
Karena itu, apabila benar kepala desa tidak mengetahui pihak penyedia dalam pengadaan ternak yang menggunakan Dana Desa, kondisi tersebut patut diklarifikasi lebih lanjut. Terutama untuk memastikan apakah seluruh tahapan pengadaan telah dilakukan sesuai ketentuan dan apakah terdapat dokumen yang menunjukkan proses pemesanan, kesepakatan harga, serta hubungan kerja dengan penyedia.
Persoalan tersebut belum dapat serta-merta disebut sebagai pelanggaran atau tindak pidana. Namun, kondisi tersebut layak mendapat pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen perencanaan dan administrasi pengadaan.
