Oleh : Andika Pratama
Persoalan sampah selama bertahun-tahun identik dengan tumpukan limbah, pencemaran lingkungan, serta beban yang terus meningkat bagi pemerintah daerah. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi membuat volume sampah nasional terus bertambah setiap tahun. Di sisi lain, kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) semakin terbatas sehingga banyak daerah menghadapi kondisi darurat sampah. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan lama yang hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan sampah tidak lagi memadai. Indonesia membutuhkan perubahan paradigma, yaitu memandang sampah bukan sebagai akhir dari siklus konsumsi, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi sekaligus memberikan nilai ekonomi.
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menjadi salah satu jawaban atas tantangan tersebut. Teknologi ini membuktikan bahwa limbah rumah tangga yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat dikonversi menjadi energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran PLTSa juga memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah modern tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga mampu mendukung ketahanan energi nasional. Dengan demikian, satu kebijakan mampu memberikan manfaat ganda, yakni mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan pasokan energi yang bersumber dari potensi dalam negeri.
Komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan PLTSa menunjukkan bahwa isu pengelolaan sampah telah menjadi bagian dari agenda strategis nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menyampaikan bahwa pemerintah telah memperkuat regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai landasan percepatan pengembangan pengolahan sampah menjadi energi. Menurutnya, kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan proses perizinan, memasukkan rencana pengembangan PLTSa ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), serta memberikan fleksibilitas pengembangan kapasitas di luar kuota yang telah ditetapkan. Langkah ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pengembangan energi berbasis sampah.