KALABAHI, WARTAALOR.COM — Pelaksanaan upacara kedinasan pemakaman mendiang mantan Bupati Alor dua periode, Drs. Amon Djobo, M.AP, di kediamannya di Aikoli, Welai, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Sabtu (28/3/2026), menuai sorotan terkait aspek etika protokoler dalam pelaksanaan upacara.
Upacara pemakaman yang berlangsung secara kedinasan tersebut dinilai kurang tepat dalam hal penentuan inspektur upacara, meskipun secara aturan keprotokolan negara masih diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
Dalam pelaksanaan upacara tersebut, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo hadir dan menerima penyerahan jenazah mendiang Amon Djobo, namun tidak bertindak sebagai inspektur upacara. Posisi inspektur upacara justru dipegang oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Alor, Obeth Bolang.
Situasi ini menjadi perhatian publik karena dalam tata protokoler pemerintahan, pejabat tertinggi yang hadir dalam suatu upacara kedinasan biasanya bertindak sebagai inspektur upacara.
Direktur LSM Lintas Khatulistiwa Alor, Pontius Wali Mau, menegaskan bahwa dalam hirarki keprotokolan, inspektur upacara merupakan pejabat tertinggi dalam kegiatan tersebut.
