Kalabahi, wartaalor.com – Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berlangsung dinamis dan penuh ketegasan saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (26/01/2026). RDP tersebut menghadirkan Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor.
Dalam forum tersebut, para anggota Komisi III DPRD Alor melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur dan pendidikan yang dinilai masih bermasalah, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun ketepatan waktu penyelesaian.
Ketua Komisi III DPRD Alor, Ernes The Frintho Mokoni, secara tegas menyoroti dominasi kontraktor luar daerah yang kerap meninggalkan persoalan pada proyek-proyek pemerintah. Ia menegaskan agar pada tahun anggaran 2026, peluang lebih besar diberikan kepada pengusaha lokal Alor.
“Saya berharap tidak ada lagi kontraktor dari luar daerah yang memenangkan tender. Berikan kepercayaan kepada kontraktor lokal Alor,” tegas Ernes.
Menurutnya, kontraktor lokal lebih mudah dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis.
