Oleh: Ruben Wanimbo*
Menjelang 1 Desember, sejumlah daerah di Papua kembali memasuki fase kewaspadaan. Tanggal ini kerap dikaitkan oleh sebagian kelompok dengan narasi kemerdekaan Papua, khususnya oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan jaringan simpatisannya. Padahal, bagi negara dan mayoritas masyarakat Papua, tanggal tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagai hari kemerdekaan. Justru, momentum ini berulang kali dimanfaatkan kelompok tertentu untuk memprovokasi masyarakat dan menciptakan kegaduhan sosial. Oleh karena itu, penolakan terhadap provokasi 1 Desember perlu dipahami sebagai upaya menjaga keamanan bersama, bukan sebagai pembatasan ruang demokrasi.
Komandan Kodim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, menegaskan bahwa situasi keamanan di beberapa distrik pedalaman seperti Jila, Alama, Hoeya, dan Tembagapura masih berada dalam kategori rawan terkendali. Meski Kota Timika relatif aman, wilayah pegunungan yang berbatasan dengan area konflik tertentu tetap menjadi perhatian serius aparat. Kewaspadaan ini bukan tanpa alasan, sebab pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa momentum 1 Desember sering dijadikan ajang unjuk provokasi oleh kelompok separatis bersenjata.
Pernyataan Letkol Slamet menunjukkan bahwa aparat tidak sedang membatasi warga, tetapi memastikan masyarakat bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa tanpa rasa takut. Ia menekankan bahwa kehadiran TNI di wilayah-wilayah rawan bersifat protektif, bukan represif, serta bertujuan mencegah gangguan keamanan pasca berbagai operasi penindakan terhadap kelompok separatis. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dan institusi terkait lainnya telah meningkatkan koordinasi agar seluruh wilayah Mimika tetap aman dan terkendali menuju pergantian tahun yang biasanya diwarnai padatnya kegiatan masyarakat.
