Jakarta – Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal inklusif sebagai pondasi utama pemerataan ekonomi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui strategi fiskal yang lebih progresif, pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi terasa hingga ke sektor riil dan lapisan masyarakat terbawah.
Kebijakan fiskal yang ekspansif menjadi pusat perhatian setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan Rp200 triliun dana pemerintah ke perbankan nasional. Langkah ini dirancang untuk memperbesar likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit bagi pelaku usaha, UMKM, dan industri padat karya. “Dana ini harus benar-benar mengalir ke kredit sektor riil, bukan sekadar berhenti pada instrumen keuangan,” tegas Purbaya.
