Oleh: Muhammad Hidayat
Pemerintah terus meningkatkan pemerataan layanan kesehatan melalui berbagai kebijakan strategis, khususnya dalam pemenuhan tenaga medis di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Langkah signifikan yang baru diambil adalah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis dan Subspesialis yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Perpres ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus 2025, dan menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan antara daerah maju dan wilayah terpencil.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kebijakan pemberian tunjangan khusus bagi dokter spesialis dan subspesialis di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini mencerminkan komitmen Presiden dalam mendorong pemerataan layanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah ingin memastikan bahwa tenaga medis mendapatkan kompensasi yang layak agar profesionalisme dan semangat pengabdian tetap terjaga, meskipun mereka bertugas jauh dari pusat-pusat perkotaan.
Menkes menjelaskan bahwa tunjangan khusus ini diberikan secara selektif kepada tenaga medis yang benar-benar bertugas aktif di wilayah DTPK. Penetapan wilayah penerima dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti keterbatasan akses, kekurangan tenaga kesehatan, serta hasil verifikasi dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa tunjangan ini bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sistem Kesehatan.
