Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr. Piprim Basarah Yanuarso, menyambut positif kebijakan pemberian tunjangan khusus bagi dokter spesialis dan subspesialis di wilayah 3T. Ia menilai langkah ini sebagai upaya yang tepat untuk mengurangi ketimpangan distribusi tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Dr. Piprim juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai status penugasan para dokter di daerah.
Dr. Piprim berharap kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi tenaga medis yang ditugaskan melalui program tertentu seperti Nusantara Sehat atau Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), tetapi juga mencakup dokter yang secara mandiri memilih untuk tinggal dan mengabdi di daerah. Menurutnya, kesetaraan dalam pemberian insentif perlu dijaga agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Ia juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama secara sinergis untuk memastikan para dokter yang bertugas di wilayah 3T dapat menjalankan tugasnya secara optimal, aman, dan manusiawi.
Kemudian Anggota DPR RI, Jansen Sitindaon, megatakan pihaknya mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden terkait tunjangan tersebut. Ia berharap kebijakan ini dapat mendorong pemerataan tenaga medis, khususnya agar dokter spesialis bersedia tinggal dan mengabdi di daerah-daerah yang selama ini kekurangan layanan kesehatan. Jansen menilai bahwa insentif ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap persoalan ketimpangan di sektor Kesehatan.
Selain insentif finansial, pemerintah juga memberikan komitmen untuk menyediakan pelatihan berjenjang, program pengembangan kompetensi, serta pembinaan karier bagi dokter yang bertugas di wilayah DTPK. Dengan demikian, selain menerima tunjangan khusus, para dokter tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Pemerintah juga merencanakan akses pendidikan lanjutan bagi dokter yang bersedia mengabdi dalam jangka waktu panjang sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.
Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di banyak wilayah termasuk wilayah DTPK. Beberapa wilayah seperti Kepulauan Aru, Kabupaten Puncak, Pulau Simeulue, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kepulauan Talaud menjadi contoh daerah yang selama ini mengalami kekurangan dokter spesialis dan subspesialis. Dengan adanya tunjangan khusus yang menarik, diharapkan semakin banyak dokter bersedia ditempatkan dan mengabdi di wilayah-wilayah tersebut.
