Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*
Pemerintah terus berupaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan inklusif, terutama di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Salah satu langkah strategis terbaru adalah reformasi pajak e-commerce yang dirancang dengan fokus utama untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan membebani usaha kecil dan mikro sehingga keberlangsungan usaha mereka tetap terjaga.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa penerapan pajak terhadap pelaku usaha di platform e-commerce bukan merupakan ancaman bagi UMKM. Kebijakan ini justru memberikan kesetaraan perlakuan antara pedagang daring dan luring sehingga pelaku usaha kecil dan menengah dapat berkembang dengan menjalankan kewajiban perpajakan secara adil.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan bahwa penerapan pajak ini menyesuaikan dengan omzet tahunan pelaku usaha. Pedagang dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan tambahan dari penjualan di e-commerce. Dengan demikian, pelaku UMKM yang rata-rata omzetnya masih di bawah batas tersebut tetap terlindungi dan dapat menjalankan usahanya tanpa terbebani pajak tambahan.
Iqbal juga menekankan bahwa kebijakan ini cukup adil karena menargetkan usaha kecil dan menengah yang sudah memiliki omzet lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membedakan perlakuan pajak berdasarkan skala usaha sehingga kebijakan yang diterapkan bersifat proporsional dan fair.
Langkah nyata dalam menjalankan reformasi ini adalah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani PMK tersebut pada 11 Juni 2025, dan peraturan ini kemudian resmi diberlakukan pada 14 Juli 2025. PMK ini menetapkan lokapasar (platform e-commerce) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang daring dengan omzet tertentu.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa penerapan kebijakan ini merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan merata, sekaligus melindungi UMKM agar tidak terbebani pajak yang berlebihan. Menurutnya, kebijakan ini juga membantu memperkuat tata kelola ekonomi digital yang terus berkembang pesat di Indonesia.
