KALABAHI, WARTAALOR.com – Masih terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah (IRDA) Provinsi NTT atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor tahun 2021/2021. Dalam LHP tertanggal 9 April 2921 lalu itu, IRDA temukan perjalanan dinas 4 anggota DPRD Alor diduga fiktif, seperti berita media ini sebelumnya.
Kasus itu cukup menjadi perbincangan hangat publik Alor akhir-akhir ini, hingga tidak lepas dari pantauan salah satu pakar hukum pidana/perdata Alor, Melkzon Beri, SH, M.Si, yang melihat perbuatan 4 legislator inisial AGRJ, MLB, DMM dan ADL telah menciderai citra dan wibawa lembaga.
Menurut Melkzon, bahwa persoalan tersebut, yang harus dilihat adalah dasarnya yaitu LHP. Dari dasar itu, kata Melkzon, kemudian terungkap ada surat perintah perjalanan dinas (SPPD) 4 anggota dewan diduga fiktif sebesar Rp 81.407.000.
“Ada pelaku perjalanan dinas oknum anggota DPRD ke Jakarta tetapi faktanya tidak jalan. Kemudian SPPDnya dikirim dan disahkan tiket dan boarding pass bukan atas nama pelaku perjalanan itu, tetapi atas nama orang lain,” kata Melkzon kepada Wartawan, Kamis, (9/9/21).
Ketua Perkumpulan Bantuan Hukum Kencana Kasih NTT yang berkantor di Jl. TDM 1 Gang Komodo 2, RT 01/RW 01 Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ini menandaskan, dari LHP itu, kemudian ditindaklanjuti dengan surat Sekwan Daud Dolpali yang meminta 4 anggota dewan menyetor biaya perjalanan fiktif itu ke rekening Bendahara Umum Daerah (BUD), melalui bendahara sekwan.
Menurut Melkzon, dari peristiwa hukum itu, kemudian dikaitkan dengan apakah memenuhi unsur pidana atau tidak, ada dua sisi yang harus dilihat. Yang pertama, bahwa apakah peristiwa itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Yang kedua, apakah peristiwa hukum itu muncul karena ada niat?.
“Sehingga, kalau ada pertanyaan bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas dasar niat (tau, sadar dan mau) atau disebut minsrea? Benar. Sebab perbuatan itu kemudian dihubungkan dengan tau, sadar dan mau, jelas melawan hukum dan nyatanya sudah terjadi dan itu ada unsur pidana,” tandas Melkzon sembari menambahkan perbuatan itu tidak terlepas dari adanya kerjasama pihak lain.
“Itu ada kerjasama dengan orang lain, mereka (4 anggota dewan) tidak mungkin buat tanpa ada komunikasi dengan orang lain hingga muncullah tiket itu. Jadi bukan mereka yang buat, tetapi atas kemauan mereka inilah kemudian dihubungkan dengan orang lain. Sehingga disitu ada muncul unsur kerjasama melawan hukum itu,” tegasnya lagi.
Mantan Kabag Hukum Setda Alor ini mencontohkan, bahwa kita keluar dari rumah dengan sepeda motor lalu kita tabrak orang. Apakah itu ada niat? Yang jelas tidak ada niat tetapi menabrak orang itu adalah perbuatan melawan hukum.
“Jadi perbuatan oknum anggota DPRD Alor itu jelas melawan hukum, sebagaimana pasal 55: 1 KUHP. Ini betul-betul ada niat dan kemauan untuk memperkaya diri walaupun nilainya tidak seberapa. Tetapi perbuatan itu dari konteks kenegaraan dalam kedudukan sebagai pejabat politik (anggota DPRD) di daerah ini, perbuatan itu telah menciderai citra dan wibawa lembaga,” tandas Melkzon.
Melkzon yang juga Advokat Peradi NTT ini menandaskan, kenapa setiap anggota DPRD itu dilantik dan diambil janji sumpahnya, karena ada citra negara yang melekat dalam dirinya sehingga harus dijaga dengan baik. Janji sumpah itu, kata Melkzon, kemudian mendorong untuk melaksanakan tugas yang diemban dengan baik sebagai representasi dari rakyat.
“Jadi jangan lihat (dia) satu orang, tetapi dibelakang dia ada ratusan ribu orang yang menghantarkan dia ke DPRD. Sehingga ketika perbuatan melawan hukum itu dia lakukan, sangat mencoreng berapa ribu orang yang menghantarkan dia ke DPRD itu,” tandas Melkzon.
Melkzon Beri juga menyinggung surat Sekwan Daud Dolpali yang tidak konsisten dalam memberikan informasi.
“Inikan tidak konsisten. Dimana Sekwan dalam suratnya meminta 4 anggota DPRD menyetor kembali biaya perjalanan dinas fiktif ke rekening BUD. Tetapi kemudian Sekwan sendiri mengeluarkan pernyataan, bahwa 4 anggota dewan sudah serahkan bukti tiket dan boarding asli. Pertanyaan sederhana, darimana tiket dan boarding asli itu didapat? Jadi seorang pejabat harus memberikan informasi yang benar kepada publik, sebab informasi tersebut akan menjadi konsumsi publik,” ungkap Melkzon.
