Jakarta – Pemerintah terus mengambil langkah cepat dan strategis dalam merespons gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri akibat tantangan perekonomian global. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih luas bagi pekerja terdampak serta memperkuat stabilitas dunia ketenagakerjaan.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Maliki, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memberikan kepastian perlindungan kepada pekerja yang terkena PHK.
“Untuk merespons tantangan perekonomian global saat ini, pemerintah terus mengupayakan untuk memberikan kepastian pelindungan yang lebih luas bagi pekerja/buruh ter-PHK,” ujar Maliki.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah mendorong beberapa prioritas nasional. Antara lain penguatan keahlian mediasi perselisihan hubungan industrial, pembinaan tenaga kerja agar terampil berdialog dalam membangun kerja sama dengan perusahaan, serta peningkatan kapasitas mediator hubungan industrial. Selain itu, pemerintah juga memperkuat sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
“Seluruh prioritas tersebut diupayakan untuk mencegah terjadinya PHK serta memastikan hak-hak pekerja terpenuhi apabila hingga terjadi PHK,” tambahnya.
