Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai bagian dari strategi penguatan pengelolaan aset dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peluncuran ini menjadi implementasi dari UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang diperkuat dengan PP No. 10 Tahun 2025 dan Keppres No. 30 Tahun 2025 mengenai pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar badan investasi.
“(Danantara) instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam,” tegasnya.
Pihaknya juga menambahkan bahwa pengelolaan Danantara akan dilakukan dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, dan keberlanjutan demi kepentingan generasi mendatang.
Prabowo juga menyoroti transparansi Danantara yang dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, termasuk masyarakat, bukan hanya penegak hukum.
“Dana yang dikelola Danantara berasal dari rakyat, sehingga transparansi dijamin dengan keterbukaan audit dan pengawasan publik,” ujarnya.
Investasi awal sebesar $20 miliar telah dialokasikan untuk lebih dari 20 proyek strategis, meliputi sektor energi, kecerdasan buatan, pengolahan mineral, dan produksi pangan. Sumber dana ini berasal dari Rp300 triliun efisiensi anggaran pemerintah, pengurangan korupsi, dan optimalisasi belanja negara.
