Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mengumumkan pembatalan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang masih belum sepenuhnya stabil. Selain itu, keputusan pembatalan kenaikan PPN menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran sensitif dalam menerima masukan dari masyarakat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pembatalan kenaikan PPN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
“Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Kami memprioritaskan kesejahteraan rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah juga mempertimbangkan dampak inflasi dan ketidakpastian pasar yang dapat meningkatkan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
