Oleh: Andy Satriawan )*
Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung keberlanjutan berbagai program strategis.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat keuangan negara untuk mendanai berbagai proyek prorakyat dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah keputusan mendadak. Prosesnya telah dirancang secara bertahap, dimulai dari kenaikan PPN menjadi 11 persen pada 2022, dan kini mencapai 12 persen sebagaimana yang telah ditargetkan dalam APBN 2025.
Said menekankan pentingnya keberlanjutan fiskal negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global, sehingga kenaikan tarif ini dianggap sebagai langkah strategis yang telah melalui perhitungan matang.
Sebagai bagian dari kebijakan yang berkeadilan, pemerintah tetap melindungi masyarakat dengan membebaskan PPN pada sejumlah barang dan jasa esensial. Kebutuhan pokok seperti beras, gula, serta jasa kesehatan dan pendidikan, termasuk dalam kategori bebas pajak.
Said menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa terbebani kenaikan tarif pajak.
Tidak dikenakannya pajak pada barang strategis ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan sekaligus menjaga daya beli masyarakat secara umum.
Di sisi lain, kenaikan PPN lebih difokuskan pada barang dan jasa mewah. Dengan demikian, kelompok masyarakat mampu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.
