Oleh: Feri Mulyana )*
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, seluruh elemen masyarakat harus terus memperkuat langkah untuk menjaga situasi agar tetap aman, daman, dan kondusif dari berbagai potensi kerawanan termasuk informasi hoaks, ujaran kebencian, ataupun isu SARA yang cenderung meningkat menjelang pesta demokrasi tersebut.
Isu-isu yang bermunculan umumnya bukan hanya menyerang tokoh-tokoh politik yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024, melainkan juga menyerang kredibilitas partai politik, ketua partai, hingga para pendukung partai politik lawan. Berbagai narasi negatif yang disebar seringkali berupa kabar bohong seputar politik identitas, isu SARA, maupun tuduhan-tuduhan lain yang memanipulasi isi dari konten. Maka dari itu, dalam mewujudkan Pilkada yang damai dan kondusif perlunya memperkokoh sinergitas antara semua pihak.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan bahwa pihaknya berharap isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) ataupun isu-isu lain yang mendiskriminasi ciptaan Tuhan tidak terjadi di Pilkada 2024. Baik pasangan calon, tim sukses, maupun pihak-pihak lainnya tidak diperbolehkan menggunakan isu SARA atau politisasi agama dalam mengikuti Pilkada Serentak 2024.
Saat ini, proses Pilkada 2024 memasuki tahapan tanggapan masyarakat setelah sebelumnya para pasangan calon dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi. Isu SARA tidak hanya berpotensi memengaruhi dan merusak akal sehat bagi para pembacanya, isu SARA juga bisa berdampak pada mendelegitimasi proses penyelenggaraan Pilkada. Bahkan, penyebaran hoaks maupun isu SARA di media sosial yang tidak terkendali mampu mengganggu ketenteraman hingga melahirkan disintegrasi atau konflik terbuka di tengah masyarakat.
