Penyebaran isu SARA jelas kontraproduktif bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air. Tindakan menjatuhkan lawan politik melalui berbagai propaganda negatif, selain tidak sehat sering kali menyebabkan rusaknya kredibilitas tokoh dan lembaga politik. Isu-isu negatif yang disampaikan secara berulang dan diresirkulasi secara terus menerus dapat membuat masyarakat tidak bisa membedakan informasi yang benar atau yang salah, sehingga masyarakat akan sulit mendapatkan keakuratan dari suatu informasi.
Sementara itu, Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII) meminta kepada para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di seluruh Indonesia, khususnya pada Pilkada Jakarta 2024 untuk tidak mengumbar isu SARA saat berkampanye. Direktur Eksekutif IKAPII, Fauka Noor Farid mengatakan bahwa isu SARA tidak dilontarkan karena berisiko memecah belah persatuan. Para calon juga diharapkan tidak menggunakan isu tersebut untuk kepentingan pribadi dan menjatuhkan calon lain agar dapat terpilih. Pihaknya khawatir akan dampak perpecahan di masyarakat apabila ada kandidat yang terus melontarkan isu SARA kepada masyarakat, yaitu berpotensi memicu perang suku di tengah masyarakat.
Fauka menuturkan dalam Pilkada setiap paslon patutnya beradu gagasan, visi, dan misi bagaimana menata wilayah menjadi lebih baik, bukan mengadu domba warga untuk membenci sosok tertentu. Pihaknya mencontohkan selama ini Jakarta dipimpin sosok yang memiliki beragam latar belakang suku, agama, dan budaya, tapi masing-masing dari mereka mampu membuktikan kinerjanya.
Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu menyatakan dukungan terhadap Pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang damai dan bermartabat. MUI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini dengan semangat persatuan dan kesatuan.
