Korporasi semestinya menjalankan tanggung jawab terhadap kawasan yang telah diberikan pemerintah melalui perizinan. Pengawasan internal perusahaan perlu memastikan tidak terjadi pembiaran terhadap titik api maupun aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran. Apabila kebakaran berulang terjadi di wilayah konsesi, evaluasi terhadap kewajiban perusahaan harus dilakukan secara serius dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia.
Meski demikian, penanganan karhutla juga perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi. Bambang Purwanto menilai persoalan di lapangan tidak selalu dapat dijelaskan melalui dugaan sabotase, karena terdapat kemungkinan ketegangan sosial akibat kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat setempat. Keterbatasan akses penghidupan dan ketidakpastian penguasaan lahan dapat menjadi persoalan yang perlu diselesaikan melalui kebijakan yang lebih inklusif.
Pemulihan setelah kebakaran juga merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Perusahaan perlu menjalankan kewajiban pemulihan terhadap kawasan konsesi yang terbakar, sedangkan masyarakat yang kehilangan sawah dan hasil pertanian membutuhkan dukungan agar dapat kembali berproduksi. Koordinasi Bambang dengan Dinas Pertanian untuk mengupayakan bantuan bibit produktif dan bibit kebun rakyat menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap pemulihan penghidupan warga terdampak.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penindakan terhadap korporasi berjalan melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti, sedangkan sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku. Melalui pengawasan konsisten, penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta pemulihan lingkungan, kehadiran negara diharapkan mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia.
)* Pengamat Kebijakan Publik