Langkah konkret penindakan dijalankan Kementerian Kehutanan melalui pengawasan terhadap perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pemerintah telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan melalui pembekuan maupun pencabutan izin. Bahkan, setelah pengumuman penindakan terhadap 26 perusahaan, pemerintah menyiapkan sanksi lanjutan terhadap lima hingga enam perusahaan lainnya berdasarkan hasil evaluasi.
Raja Juli menjelaskan bahwa penindakan tidak hanya menyasar perusahaan berskala kecil, tetapi juga korporasi besar apabila ditemukan bukti pelanggaran. Konsistensi penerapan sanksi diperlukan untuk menciptakan efek jera sekaligus memberikan kepastian bahwa seluruh pelaku usaha memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga kawasan yang dikelolanya. Kebijakan tanpa pandang bulu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kepatuhan terhadap aturan perlindungan lingkungan.
Penanganan karhutla sendiri membutuhkan kombinasi berbagai langkah yang saling mendukung. Operasi udara melalui pemadaman dengan teknik water bombing dan operasi modifikasi cuaca (OMC) menjadi bagian dari upaya mengendalikan kebakaran, terutama ketika api sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, operasi darat melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta relawan untuk melakukan pemadaman dan pengawasan kawasan terdampak.
Di luar pengerahan personel dan peralatan, kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar tetap menjadi unsur penting dalam pencegahan. Namun, upaya edukasi kepada warga harus berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa korporasi memiliki sistem pencegahan kebakaran, kesiapan personel, serta sarana penanggulangan yang memadai di wilayah konsesinya.
Penguatan pengawasan tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, setelah menemukan persoalan karhutla di Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, terdapat 14 perusahaan yang dikenai sanksi administratif terkait kebakaran hutan dan lahan. Salah satu perusahaan bahkan tercatat mengalami kebakaran berulang hingga lima kali, sehingga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan kepatuhan pengelolaan konsesi.