Ketiga, Fraksi PKB mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Alor memastikan tindak lanjut atas surat resmi DPRD yang telah disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kemendagri di Jakarta.
Keempat, meminta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, agar berhati-hati dan taat hukum dalam setiap pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan penetapan serta pengelolaan APBD.
PKB mengingatkan bahwa setiap keputusan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara pribadi maupun kelembagaan.
Soroti Kepastian Kepemimpinan Bupati Fraksi PKB menegaskan bahwa persoalan kesehatan Bupati harus tetap ditempatkan dalam perspektif kemanusiaan. Namun, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga tidak boleh terus berjalan dalam situasi ketidakpastian. Masyarakat Alor, menurut PKB, membutuhkan kepastian kepemimpinan, pelayanan publik yang berjalan dengan baik, serta pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, dalam Rapat Paripurna II DPRD Alor tersebut, Pemerintah Kabupaten Alor diwakili Sekretaris Daerah, Melkisedek Belly, S.Sos., M.Si., sebagai delegasi Bupati dan Wakil Bupati.
Turut hadir Asisten I Syafyudin Djawa, SH, para staf ahli, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Alor.
Sorotan Fraksi PKB ini menjadi bagian dari perhatian legislatif terhadap kepastian penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Alor, terutama menjelang pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. (*)
