Selain mengandalkan kontribusi pendanaan, pemerintah mendorong pengembangan sumber pendapatan mandiri bagi taman nasional. Ekowisata, kemitraan strategis, dan model bisnis berkelanjutan menjadi beberapa pilihan yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan operasional konservasi. Instrumen pembiayaan inovatif juga mencakup Biodiversity Credit Framework, Project Finance for Permanence, dan Wildlife Conservation Bonds, serta pembiayaan berbasis hasil yang mengacu pada model Rhino Bond.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menjelaskan bahwa pengembangan pembiayaan inovatif tidak mengubah kewenangan negara dalam pengelolaan taman nasional. Pemerintah tetap bertanggung jawab menentukan prioritas konservasi, mengambil keputusan pengelolaan, dan melakukan pengawasan terhadap kawasan. Kementerian Kehutanan juga memprioritaskan penguatan regulasi, kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan instrumen pendanaan yang memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah transformasi Badan Layanan Umum (BLU) di empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme serta persetujuan yang berlaku. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat fleksibilitas pengelolaan keuangan tanpa menggeser tujuan utama kawasan sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati.
CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas, Aditya Bayunanda, menilai pendekatan pembiayaan yang terstruktur dapat memperluas kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra internasional. Menurutnya, model tersebut membuka peluang perubahan pola pendanaan konservasi dari kegiatan yang bertumpu pada amal menuju investasi yang mendukung ekonomi positif-alam. Sejumlah mitra yang terlibat dalam pembahasan antara lain Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Pemerintah Inggris.
Pada akhirnya, keberhasilan perlindungan alam dari karhutla membutuhkan keterpaduan antara informasi yang akurat, pencegahan kebakaran, dan penguatan konservasi. Pendanaan jangka panjang dapat membantu memastikan kawasan hutan dikelola secara berkelanjutan, sementara keterbukaan informasi mendorong masyarakat memahami pentingnya menjaga ekosistem. Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga konservasi, sektor swasta, dan masyarakat, perlindungan flora dan fauna dapat menjadi bagian nyata dari upaya menjaga kekayaan alam Indonesia.