Oleh sebab itu, perlindungan kawasan hutan harus berjalan seiring dengan penyelamatan flora dan fauna. Konservasi tidak cukup dilakukan setelah kebakaran terjadi, melainkan membutuhkan pengawasan habitat, pemulihan ekosistem, serta pengelolaan kawasan secara konsisten. Pendekatan tersebut juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, teknologi pemantauan, dan pembiayaan yang mampu menjamin keberlanjutan program.
Pemerintah Indonesia mulai memperkuat aspek pendanaan melalui penyiapan skema pembiayaan konservasi jangka panjang untuk 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana ini dikembangkan melalui pembentukan wadah investasi konservasi nasional yang akan menghimpun dana dari pemerintah, filantropi, lembaga keuangan, serta sektor swasta. Skema tersebut diarahkan untuk memastikan perlindungan kawasan konservasi tidak bergantung pada pendanaan jangka pendek.
Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim S. Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sistem pendanaan berkelanjutan agar perlindungan alam dapat berjalan dalam jangka panjang. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keberadaan 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies terancam punah. Ketersediaan pembiayaan yang stabil diharapkan mendukung pengelolaan kawasan sekaligus menjaga keberlangsungan program konservasi.
Rencana pembiayaan itu dipaparkan dalam Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 9 November 2026. Pemerintah juga menyusun White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia yang memuat peta jalan pembentukan national conservation investment vehicle. Instrumen ini dirancang untuk menghimpun, mengagregasi, dan menyalurkan modal dari berbagai sumber pendanaan bagi kebutuhan konservasi.
Penyusunan dokumen tersebut melibatkan organisasi nonpemerintah, masyarakat sipil, pemerintah, korporasi, dan ahli konservasi melalui konsultasi nasional pada 2 November 2026. Pembahasan kemudian diperluas ke tingkat internasional dengan melibatkan mitra pembangunan dalam forum COP31. Pelibatan berbagai pihak diperlukan agar skema pembiayaan memiliki tata kelola yang kredibel dan mampu menjawab kebutuhan pengelolaan kawasan secara nyata.