Perkembangan fisik program menunjukkan skala pelaksanaan yang besar. Hingga akhir September 2026, sebanyak 26.661 gerai dilaporkan telah rampung secara fisik. Pemerintah juga menyiapkan 28.626 manajer yang telah direkrut dan dilatih untuk ditempatkan pada koperasi yang siap beroperasi. Ini membuka peluang jaringan distribusi baru, tetapi bangunan selesai belum menjamin usaha sehat. Kualitas pengelola, pencatatan keuangan, pemetaan kebutuhan pasar, kemitraan dengan petani dan UMKM, serta pengawasan anggota harus menjadi perhatian yang sama pentingnya.
Kritik dan kekhawatiran publik pun perlu dijawab melalui tata kelola, bukan sekadar penjelasan normatif. Pada 4 November 2026, permohonan uji materi terkait program KDKMP di Mahkamah Konstitusi antara lain mempersoalkan ruang musyawarah desa dan kejelasan konsekuensi pembiayaan. Proses hukum itu mengingatkan bahwa partisipasi warga dan kepastian fiskal adalah bagian dari legitimasi program. Pemerintah dapat memperkuat kepercayaan dengan membuka skema pembiayaan, memastikan keputusan sesuai kebutuhan lokal, serta menyediakan kanal pengaduan dan evaluasi berkala.
Pada akhirnya, Kopdes Merah Putih akan dinilai dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga, bukan dari banyaknya target yang diumumkan. Melalui pengelolaan profesional, pengawasan terbuka, dan perlindungan belanja dasar, koperasi dapat menambah pendapatan desa serta memperluas manfaat bagi UMKM dan generasi muda. Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki peluang menjadikan program ini sebagai tonggak ekonomi kerakyatan, yakni membangun desa sebagai pusat pertumbuhan yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera tanpa mengorbankan kebutuhan mendasar masyarakat.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi