Upaya menjaga stabilitas nilai tukar juga dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia mengoptimalkan mekanisme stabilisasi pasar valuta asing, termasuk transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF). Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasar, mengendalikan volatilitas berlebihan, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap aset keuangan domestik. Langkah ini memperlihatkan bahwa otoritas moneter memiliki instrumen untuk merespons dinamika pasar sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi.
Dari sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik investasi di tengah ketidakpastian global. Kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan domestik, termasuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam menilai ketahanan ekonomi. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh pergerakan nilai tukar, tetapi juga oleh prospek pertumbuhan, kredibilitas kebijakan, stabilitas makroekonomi, dan peluang keuntungan jangka panjang.
Ketahanan ekonomi Indonesia juga perlu dilihat dari kemampuan menjaga aktivitas perdagangan dan kecukupan cadangan devisa. Cadangan devisa berfungsi sebagai penyangga untuk memenuhi kebutuhan pembayaran internasional dan mendukung stabilitas eksternal. Sementara itu, surplus neraca perdagangan dapat membantu memperkuat pasokan valuta asing melalui penerimaan ekspor. Kedua indikator tersebut merupakan bagian penting dari fondasi ekonomi nasional, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada perkembangan ekspor, kebutuhan impor, dan dinamika arus modal.
Meskipun demikian, pelemahan rupiah tetap perlu diantisipasi karena berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, mesin, dan sejumlah komoditas pangan. Dampaknya dapat merambat pada biaya produksi dan harga barang yang dibayar masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengendalian inflasi, menjaga kelancaran distribusi pangan, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan kapasitas industri nasional. Pelaku usaha juga perlu mengelola risiko nilai tukar melalui perencanaan keuangan yang matang dan penggunaan instrumen lindung nilai sesuai kebutuhan.