Gambaran mengenai keberlanjutan dukungan anggaran juga terlihat di Papua Selatan. Kepala BPPKAD Papua Selatan Ronald Evans menyampaikan bahwa alokasi Dana Otsus untuk pemerintah provinsi dan empat kabupaten pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Alokasi tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Besarannya mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk jumlah penduduk dan Orang Asli Papua. Perencanaan tersebut memperlihatkan pentingnya kesinambungan dukungan fiskal dalam menjaga program pembangunan daerah.
Di luar pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi aspek yang tidak kalah penting. Dana Otsus perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif sehingga manfaat pembangunan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Salah satu contohnya terlihat di Kabupaten Boven Digoel melalui pembinaan kelompok tani oleh Dinas Perkebunan setempat. Kepala Dinas Perkebunan Boven Digoel Paulinus Koymot menjelaskan bahwa dukungan Dana Otsus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas petani Orang Asli Papua dalam mengelola komoditas perkebunan, seperti karet, kopi, dan kakao.
Pembinaan tersebut mencakup penguatan kemampuan teknis, manajemen kelompok, serta pengelolaan usaha perkebunan. Upaya ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan sumber penghasilan secara mandiri. Penguatan akses pasar dan pendampingan berkelanjutan juga diperlukan agar hasil produksi perkebunan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.
Pemanfaatan Dana Otsus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia turut dilakukan di Kabupaten Sorong Selatan melalui pelatihan kerja bagi Orang Asli Papua. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas keterampilan dan kesiapan masyarakat memasuki dunia kerja. Pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi perlu berjalan beriringan agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.